Bali, Di balik besarnya jam’iyyah Nahdlatul Ulama, terdapat pula banyak masalah. Termasuk masalah besar. Warga maupun pengurus NU sudah membahas semua masalah organisasinya itu dalam Muktamar maupun Muasyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU. Juga dalam musyawarah di tiap tingkatan kepengurusan NU, serta dalam forum-forum non stuktural.
Dalam forum-forum besar organisasi itu, yang selesai dibahas baru masalah-masalah besar umat dan kenegaraan. Seperti problem fiqhiyah, soal keharaman membayar pajak apabila dikorupsi, hingga soal ideologi negara. Namun pembahasan masalah internal NU sendiri belum tuntas. Masih banyak sisa masalah yang mengganggu pergerakan NU, bahkan telah membuat NU terhambat untuk menjalankan khidmahnya.
Mustasyar PBNU, KH Ahmad Mustofa Bisri mengidentifikasi, setidaknya ada tiga masalah pokok dalam jam’iyyah NU. Pertama, NU belum menjadi organisasi yang sebenar-benar organisasi. Yakni NU belum punya sistem kerja yang efektif sebagai sebuah organisasi.
Kedua, kata dia, pengurus NU belum standar. Ada pengurus NU yang tidak mengerti NU, ada pula yang tidak membuat baik NU. Ketiga dan merupakan akibat dari pertama dan kedua, warga NU tidak tahu apa gunanya ber-NU.
Kiai yang akrab disapa Gus Mus ini menguraikan, pengelolaan organisasi NU belum efektif. Buktinya, keputusan yang diambil PBNU, tak mesti berjalan sampai bawah. Bahkan beberapa kali terjadi kebijakan PBNU ditolak oleh struktur di bawahnya. Pernah pula PBNU tidak diakui keabsahannya, bahkan digugat. Ada pula model mufaroqoh, yakni menyatakan tidak lagi menjadikan PBNU sebagai panyautan. Semacam sholat berjamaah lalu menyatakan tidak lagi mengikuti imam.
“Ini artinya, NU perlu ditata agar rapi organisasinya,” ujarnya dalam Halaqah Nasional Fiqih Organisasi yang digelar oleh Majma’ Buhuts An-Nahdliyah (MBN) di Hotel Lor In kawasan Pecatu Indah Resort, Bali, Sabtu (11/12). Halaqah diikuti lima puluhan anggota MBN dan para kiai se-Pulau Bali.
Berikutnya, lanjut dia, perlu ada aturan main yang baku mengenai siapa saja yang boleh menjadi pengurus NU. Harus ada standar kompetensi dan moralnya. Di Muktamar Ke-33 NU di Jombang Agustus lalu, telah ada pasal perubahan di PD/PRT NU, bahwa calon ketua NU harus punya sertifikat pengkaderan. Kata Gus Mus, itu perlu dilengkapi dengan standar akhlak dan kompetensi, serta pedoman perilaku sebagai pengurus NU.
“Aturan syarat menjadi pengurus dan pedoman perilaku pengurus NU juga diatur di dalam Fiqih Organisasi itu,” jelasnya.
Soal problem warga NU, Gus Mus memaparkan, di masa kepemimpinan KH Abdul Wahab Chasbullah, beliau bersama KH Wahid Hasyim dan KH Mahfud Shidiq mengatur dalam dua kategori, anggota Setia NU dan Warga NU. Anggota setia adalah anggota yang secara sadar berniat mengabdi kepada umat melalui NU, dan sanggup menjalankan kewajiban keanggotaan. Yaitu iuran setiap bulan dan setiap tahun, mengikuti kegiatan NU, dan taat pada aturan organisasi.
Gus mus meminta buku fiqih organisasi harus segera dibuat. Dicetak. Nanti setiap ada calon pemimpin, terlebih pemimpin NU, ditanya dulu, Anda sudah baca buku Fiqih Organisasi apa belum? Sudah mengerti dan memahami isinya atau tidak? Calon ketua ranting saja sudah harus khatam fiqih organisasi.
Pentingnya ideologi
Dalam halaqah ini, peserta aktif menyampaikan usulan maupun gagasan. Dimoderatori oleh KH Dian Nafi Surakarta, Halaqah berlangsung dinamis. Masing-masing peserta diberi waktu maksimal 5 menit untuk berbicara, ada seorang panitia yang bertugas mengawasi jarum waktu.
Salah satu peserta, Gus Zahrul Azhar Asumta menyampaikan, NU itu secara tradisi mirip Katolik, tapi secara organisasi mirip Protestan. Yakni melestarikan budaya lokal, tetapi sistem komandonya tidak efektif. Mestinya, kata dia, NU total seperti Katholik. Yakni selain menjaga tradisi, juga fatwanya ditaati sampai ke tingkat paling bawah.
“Paus sebagai pemimpin umat Katholik, itu powerfull. Segala ucapannya ditaati. Organisasi Katholik sangat efektif. Syarat menjadi pemimpin Katholik juga berat. Tidak sembarang orang,” ujar pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang yang akrab dipanggil Gus Hans ini.
Peserta lain, wakil Rais Syuriyah PWNU Bali, KH Fathurrahim mengatakan, yang paling pokok dari Fiqih Organisasi adalah membangun ideologi di tubuh NU. Pengurus maupun warga NU harus diupayakan memiliki ideologi yang kuat.
Menurut keturunan KH Sholeh Darat Semarang ini, tidak cukup santri atau orang pesantren dijadikan anggota setia atau pengurus NU. Harus dididik ideologi dahulu. Sebab jika tanpa ideologi, jangankan mau diajak berjuang di NU, masuk menjadi anggota NU saja orang tidak mau.
“Apabila memiliki ideologi kuat, jangankan harta dan tenaga, nyawa pun diberikan untuk NU. Ini yang harus dirumuskan dalam Fiqih Organisasi,” papar pengasuh Pesantren di Jembrana, Bali ini. (Ichwan/Fathoni)
Sumber: NU Online