Presiden Tokopedia, Melissa Siska Juminto, menegaskan bahwa keamanan data konsumen akan tetap terjaga setelah TikTok Shop kembali hadir.
Langkah tersebut sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran yang dilontarkan oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM, terkait kemungkinan penyalahgunaan data antar platform dan pengaturan algoritma setelah adanya penggabungan media sosial dengan e-commerce dalam satu aplikasi.
Melissa menjelaskan bahwa perubahan yang dilakukan melibatkan pemisahan akun media sosial dan e-commerce, serta dilengkapi dengan pengaturan privasi sesuai keinginan pengguna. Hal ini akan memengaruhi pengalaman rekomendasi dan personalisasi di kedua platform tersebut.
“Kami membuat aturan privasi, di mana pengguna bisa mematikan data privasinya untuk e-commerce jika mereka tidak ingin data mereka digunakan. Ini akan membatasi data pengguna secara sistematis,” ujarnya dalam Diskusi Media mengenai Perkembangan Masa Transisi TikTok dan Tokopedia, pada Rabu (3/4/2024).
“Dengan mematikan data tersebut, hal pertama yang terjadi adalah halaman Toko (Shop page) tidak lagi dipersonalisasi, artinya semua pengguna akan melihat halaman yang sama. Selain itu, jika pengguna mematikan data tersebut, mereka juga tidak dapat berbelanja saat menonton siaran langsung di TikTok. Algoritma juga tidak akan mengikutinya,” tambahnya.
Selain keamanan data, Melissa juga menjamin bahwa proses pembayaran telah dipisahkan. Saat ini, proses transaksi pembayaran dilakukan melalui sistem elektronik Tokopedia.
Ini terlihat dari tulisan “Diproses oleh Tokopedia” yang muncul di bagian bawah pembayaran saat pengguna melakukan proses pembayaran.
Sebelumnya, Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia, Wientor Rah Mada, mengatakan bahwa TikTok masih melanggar Permendag 31 tentang PPMSE karena belum memisahkan transaksi bisnisnya.
Wientor menyebut ada empat dampak negatif bagi UMKM jika media sosial dan e-commerce tetap digabung dalam satu aplikasi, yaitu arus lalu lintas yang tidak terarah, eksploitasi data antar platform, pengaturan algoritma yang tidak adil, dan monopoli bisnis dengan mengatur preferensi pengguna.