Jombang, NU Online
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jombang mengajak warga masyarakat ikut serta menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Rabu, (9/12/2015) besok. Sebab, partisipasi masyarakat sangat penting serta menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam proses pembangunan yang ada di daerahnya masing-masing.
H Zulfikar Damam Ikhwanto, Ketua PC GP Ansor Jombang menilai selama ini tidak sedikit masyarakat yang masih cuek terhadap politik. Kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat dalam membangun dan menciptakan politik yang baik harus dimulai dari diri mereka sendiri.
“Semakin banyak masyarakat yang cuek, apriori bahkan antipati dengan makna penting keterlibatannya dalam pilkada atau proses politik akan semakin lemah posisi tawar kita dalam pembangunan tersebut, sehingga segala keputusan dipasrahkan penuh pada para elite politik tanpa ada arahan, partisipasi dan aspirasi dari masyarakat,” katanya kepada NU Online saat dihubungi, Selasa (8/12) pagi.
Partisipasi masyarakat dalam politik atau pilkada menurut Gus Antok, sapaan akrabnya, harus sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, politik secara santun, beretika dan berakhlakul karimah. Dan bukan berpolitik dalam rangka memecah belah masyarakat. “Sehingga jika nanti ada persoalan pasca pilkada dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan memiliki spirit kebersamaan dan persatuan,” tuturnya.
Di samping itu, Gus Antok menjelaskan, dalam peyelenggaraan pilkada serentak ini terdapat dua sisi, yakni positif dan negatif. Salah satu di antara sisi positifnya adalah adanya efisiensi anggaran, waktu dan tenaga karena bisa serentak sekaligus bersamaan untuk melangsungkan pemilihan, ini sangat menguntungkan kepentingan nasional.
“Dengan rentang masa jabatan yang hampir sama, mampu menciptakan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah, masyarakat tidak perlu berulang kali mendatangi TPS (Tempat Pemungutan Suara), menghindari banyaknya tim sukses dan dapat dilakukan pelantikan secara serentak,” imbuhnya.
Sementara dampak negatifnya, kata dia, seperti soal ekses pilkada berbuntut kerusuhan yang terjadi secara bersamaan. “Hal ini akan mengganggu stabilitas nasional dan penanganannya membutuhkan sumber daya yang besar, baik dana maupun ketersediaan personel pengamanan yang memadai, belum lagi masalah pasca pilkada yang juga harus diselesaikan secara bersamaan. Mengingat waktu dan jumlah aparatur hukum yang terbatas, sehingga pengawasan pun juga tidak dapat dilakukan secara maksimal,” tandasnya.
Untuk mengantisipasi hal demikian terjadi segala sesuatu, termasuk pihak-pihak yang bersangkutan dengan pilkada serentak sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya dengan matang.
“Menurut saya segala dampak negatif dari pilkada dapat diantisipasi dan diminimalisir manakala segala sesuatu berkenaan dengan pilkada serentak ini sudah disiapkan secara matang. KPU sebagai penyelenggara, partai politik, pendukung/relawan/tim sukses dan masyarakat pemilih mempunyai komitmen yang kuat untuk mensukseskan pilkada di masing-masing daerahnya,” imbuhnya.
Terkait dengan pengamanan dan pengawasan dalam proses pilkada, dapat melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat, misalnya organisasi masyarakat (ormas), organisasi kepemudaan, tokoh agama, masyarakat dan pemuda. Sehingga, kondusivitas dapat dicapai dan kemungkinan terburuk sebagai ekses pilkada dapat dihindarkan. “Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) siap terlibat mengamankan pilkada serentak itu,” paparnya.
Pilkada yang dilakukan secara serentak setidaknya terdapat setidaknya 269 daerah yang melaksanakannya. Tidak kurang dari 852 pasangan yang akan berebut menduduki orang nomor 1 di daerah masing-masing, 21 pasang untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, selebihnya untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. (Syamsul Arifin/Mahbib)
Sumber: NU Online