JAKARTA – Anggota Panja RUU Pilkada dari Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain mengatakan, fraksinya, PKB, akan berupaya terus beradu lobi-lobi politik terhadap para anggota fraksi parpol pendukung capres-cawapres Prabowo-Hatta atau Koalisi Merah-Putih (KMP) agar setuju mekanisme pilkada langsung.
Diketahui, terakhir pasukan KMP, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, PAN dan PPP, kompak menginginkan mekanisme pilkada (gubernur, wali kota dan bupati) dalam RUU Pilkada digelar melalui pemilihan di DPRD.
“Kami akan yakinkan teman-teman KMP. (Caranya) kami selalu berdebar di forum-forum RUU ini,” ujar Malik di depan ruang Komisi II, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/9/2014).
Selain itu, Malik mengakui jajaran elit parpol, seperti ketua umum, juga akan bergerak untuk melakukan lobi tersebut.
“Kami sendirinya awalnya sebagai anggota Panja juga disuruh lobi untuk meyakinkan. Sama elit-elit kami juga melakukan lobi. Kami juga melobi, termasuk saya melobi ketua panja (Abdul Hakam Naja-fraksi PAN),” kata Malik kepada Hakam yang menghampirinya.
Hakam menjawab pengakuan lobi Malik tersebut. Hakam menyebut justru fraksi PKB lebih menginginkan pilkada digelar melalui mekanisme DPRD.
“Kalau dibilang PKB langsung, itu tidak betul, karena PKB lebih justru lebih setuju lewat DPRD,” kata Hakam diikuti senyumnya.
Malik menimpali pernyataan Hakam tersebut. Menurut Malik, justru fraksi PKS yang tidak konsisten lantaran semula mendukung pilkada langsung justru kini ingin pilkada digelar melalui DPRD.
“Kan sikap saya yang disampaikan di forum resmi. Yah, nanti tunggu lagi di forum,” jawab Hakam.
Menurut Malik, pembahasan dan keinginan masing-masing fraksi terkait RUU Pilkada saat ini kental dengan kepentingan politik sesaat.
Menurutnya, fraksinya menginginkan pilkada langsung karena untuk pembelajaran politik untuk masa mendatang.
“Karena memang RUU pilkada termasuk RUU yang politis. Karena itu pertimbangan politis jadi dominan. Kalau PKB sepertinya tidak. Karena seperti RUU MD3, kami mendukung PDIP yang proporsional. Meski PKB nggak bakal dapat karena posisi keenam. Tapi, itu penting untuk tradisi politik ke depan. Jangan kemudian dilantik-atik karena kepentingan sesaat. Sama dengan pilkada,” kata Malik selepas Hakam meninggalkannya.
Menurut Hakam, hampir seluruh fraksi di Panja agresif melakukan lobi-lobi dan menyampaikan argumen mengenai sikap fraksinya.
Ia menyadari, pilkada langsung atau melalui DPRD sangat tergantung sikap anggota fraksi parpol KMP mengingat saat ini mereka menguasai dominan suara di DPR dan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Lalu, fraksi parpol mana dari enam fraksi parpol KMP yang paling diuntungkan jika pilkada digelar melalui DPRD?
“Golkar. Yang paling diuntungkan Golkar,” jawabnya.
Sumber: Tribunnews