Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah momen krusial dalam sejarah bangsa, digaungkan di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta Pusat pada tanggal 17 Agustus 1945. Tepat pukul 10.00 WIB, dwi-tunggal proklamator Soekarno dan Mohammad Hatta membacakan teks sakral tersebut, diiringi dengan pengibaran Bendera Pusaka Merah Putih oleh Surastri Kusumo (SK) Trimurti, Suhud Sastro Kusumo, dan Latief Hendraningrat. Bendera ini sendiri dijahit dengan tangan oleh Fatmawati, istri Soekarno. Namun, di tengah hiruk pikuk Jakarta yang bersejarah itu, di manakah keberadaan sosok yang kelak akan menjadi Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto?
Lokasi Soeharto saat Proklamasi: Nganjuk, Melatih Prajurit PETA
Menurut otobiografi Soeharto yang berjudul Soeharto – Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, yang ditulis oleh G. Dwipayana dan Ramadhan KH serta diterbitkan oleh PT Citra Kharisma Bunda pada tahun 1989, Soeharto tidak berada di Jakarta saat proklamasi kemerdekaan. Ia mengaku sedang berada di Brebeg, sebuah lokasi di Nganjuk, Jawa Timur, tepatnya di kaki Gunung Wilis sebelah selatan Madiun. Pada waktu itu, Soeharto sedang fokus melatih prajurit Pembela Tanah Air (PETA). Keberadaannya di sana bukan tanpa alasan. Soeharto, yang saat itu berpangkat Syudanco (Komandan Peleton) PETA, ditugaskan untuk melatih para prajurit muda dalam teknik gerilya dan disiplin militer, persiapan untuk menghadapi kemungkinan agresi Sekutu atau kembali ke Hindia Belanda setelah Jepang menyerah. Ini adalah bagian dari strategi militer PETA yang tersebar di berbagai wilayah untuk pertahanan lokal.
Sehari setelah proklamasi, tepatnya pada 18 Agustus 1945, Soeharto dan rekan-rekan prajurit PETA-nya menerima perintah untuk membubarkan diri. “Pada tanggal 18 Agustus 1945 begitu selesai melatih prajurit PETA, kami diperintahkan bubar,” kenangnya dalam buku tersebut. Perintah pembubaran PETA ini dikeluarkan oleh Jepang menyusul kekalahan mereka dalam Perang Dunia II dan sebagai upaya untuk menghindari potensi perlawanan bersenjata dari PETA yang sewaktu-waktu bisa berbalik melawan mereka. Jepang pun langsung menyita senjata mereka, bahkan mobil yang mereka gunakan. Ini menunjukkan betapa cepatnya perubahan situasi politik pasca-proklamasi dan upaya Jepang untuk melucuti kekuatan militer pribumi.
Setelah peristiwa pembubaran PETA itu, Soeharto lantas bergerak dari Brebeg menuju Madiun, kemudian melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Uniknya, pada saat itu, informasi mengenai proklamasi kemerdekaan di Jakarta belum sampai kepadanya secara jelas. Komunikasi antarwilayah pada masa itu memang terbatas, terutama di daerah-daerah pedalaman, sehingga berita penting pun butuh waktu untuk menyebar.
Menerima Kabar Kemerdekaan di Yogyakarta: Sebuah Panggilan Jiwa
Setibanya di Yogyakarta, barulah Soeharto mulai mendengar samar-samar kabar mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berita itu, meskipun belum detail, mulai beredar dari mulut ke mulut dan juga melalui siaran radio rahasia yang berhasil ditangkap. Kabar tersebut seolah menjadi panggilan jiwa baginya. “Mendengar berita seperti itu saya pikir, ‘Wah, ini artinya panggilan’,” ucapnya, menyiratkan kesadaran akan tanggung jawab yang akan diemban. Baginya, proklamasi bukan sekadar pengumuman, tetapi isyarat kuat untuk bertindak.
Jauh sebelum proklamasi, bahkan ketika masih berada di asrama PETA, Soeharto sudah memiliki keyakinan kuat bahwa Indonesia pada akhirnya akan meraih kemerdekaannya. Ia merasa bahwa hasrat bangsa Indonesia untuk merdeka sudah begitu menggebu. Keyakinan ini dibentuk dari pengalamannya melihat semangat nasionalisme di kalangan prajurit PETA dan juga penderitaan rakyat di bawah penjajahan. “Sekarang kemerdekaan itu sudah diproklamasikan, itu berarti panggilan bagi kita untuk membelanya,” ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia langsung menginterpretasikan proklamasi sebagai ajakan untuk terlibat aktif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih.
Bergabung dengan BKR dan Menjadi Anggota TNI
Pasca-proklamasi, Presiden Soekarno mengeluarkan seruan agar para bekas anggota PETA, Heiho, Kaigun, KNIL, dan pemuda lainnya segera berduyun-duyun bergabung mendirikan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pembentukan BKR ini adalah langkah awal konsolidasi kekuatan bersenjata republik, meskipun belum bersifat militer penuh. BKR berfungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban umum di masa transisi tersebut. Panggilan ini dijawab oleh Soeharto.
Ia kemudian secara resmi tercatat sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tanggal 5 Oktober 1945, bertepatan dengan lahirnya Tentara Keamanan Rakyat (TKR). TKR ini adalah evolusi dari BKR yang kemudian menjadi cikal bakal TNI. Soeharto bergabung dengan pangkat Letnan Kolonel dan segera terlibat dalam berbagai operasi militer mempertahankan kemerdekaan. Salah satu peran awalnya adalah membantu pembentukan resimen-resimen TKR di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. “Resminya saya tercatat sebagai Tentara Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1945, yakni pada lahirnya TKR…Waktu itu umur saya 24,” tutur Soeharto. Ini menunjukkan komitmennya yang cepat dan kuat terhadap negara yang baru lahir.
Dua tahun setelah proklamasi, pada tahun 1947, Soeharto menikah dengan Siti Hartinah, yang akrab disapa Ibu Tien. Beliau adalah putri seorang wedana (jabatan setingkat camat) yang bekerja di Pura Mangkunegaran, Surakarta, Jawa Tengah. Pernikahan ini bukan hanya peristiwa pribadi, tetapi juga memperkuat jaringannya di kalangan elite Jawa. Dari pernikahan ini, Soeharto dan Siti Hartinah dikaruniai enam orang anak: Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih.