Di Korea Utara, pemuda dieksekusi karena menikmati drama dan musik K-Pop Korea Selatan, yang dianggap merusak pikiran generasi muda. Di Myanmar, warga yang dituduh membangkang disiksa dengan ular dan serangga, sementara desa-desa dibakar atas perintah militer. Di Eritrea, penyiksaan dan penghilangan paksa terjadi, dengan warga diculik dan dijual sebagai budak modern. Di Turkmenistan, yang dijuluki “Korea Utara Asia Tengah,” kebebasan sangat terbatas. Negara ini, berbatasan dengan Uzbekistan dan Iran, memiliki cadangan gas alam besar, menjadikannya pusat perhatian geopolitik. Menurut Freedom House, Turkmenistan termasuk negara paling tidak bebas, setara dengan Sudan Selatan.
Pemerintah Turkmenistan melarang musik asing di pernikahan, mewajibkan lagu-lagu dalam bahasa Turkmen, terutama karya mantan pemimpin korup yang kaya raya. Ketidakpatuhan tidak ditoleransi, dan pengawasan ketat membuat warga hidup dalam ketakutan. Meski sedikit lebih bebas dibandingkan masa lalu, era Saparmurat Niyazov, presiden pertama, jauh lebih represif. Niyazov membangun kultus kepribadian melalui propaganda, melarang musik yang tidak memujinya, termasuk musik rekaman pada 2005. Pelaku ditangkap, rambut mereka dipotong paksa, dan diolok-olok polisi. Ia juga melarang musik di TV, radio di mobil, jenggot, rambut panjang pada pria, opera, balet, hingga gigi emas, mengklaim ini melindungi “budaya sejati” Turkmenistan. Niyazov mendirikan Kementerian Kehakiman untuk mengawasi perilaku, dengan hukuman berat seperti penyiksaan atau penghilangan paksa bagi pelaku.
Niyazov menamakan kawah bulan, puncak gunung, dan planet dengan namanya, serta mengubah nama hari dan bulan untuk memuliakan dirinya. Ia mengaku sebagai “Presiden Seumur Hidup,” mengklaim membawa “zaman keemasan.” Turkmenistan, yang sebagian besar gurun, memiliki sejarah panjang sebagai jalur perdagangan Sutra. Kota kuno Merv pernah dikuasai berbagai kekaisaran, dari Alexander Agung hingga Kekaisaran Arab, yang membawa Islam. Pada abad ke-19, Rusia menaklukkan wilayah ini, mengakhiri perdagangan budak oleh suku-suku lokal.
Kini, sekitar 72.000 warga Turkmenistan diduga dipaksa bekerja, meski pemerintah membantahnya. Produksi kapas, ekspor terbesar keempat, melibatkan kerja paksa musiman, termasuk pegawai sektor publik. Jika menolak, mereka didenda atau dipecat. Perempuan sering kali meninggalkan pendidikan untuk menikah muda, menghadapi kekerasan domestik, dan terlibat dalam prostitusi ilegal yang kerap dieksploitasi polisi korup. Pembatasan perjalanan ketat, termasuk larangan keluar bagi warga dengan paspor, membuat banyak yang terjebak. Media dikontrol ketat, menyebarkan propaganda bahwa dunia luar berbahaya, sementara aktivis seperti Soltan Achilova dihukum karena kritik.
Setelah Rusia, Turkmenistan menjadi bagian Uni Soviet pada 1920-an, dengan pertanian kolektif dan eksploitasi sumber daya seperti kapas dan gas. Gempa bumi 1948 menghancurkan Ashgabat, menewaskan hingga 100.000 orang. Niyazov, yatim piatu akibat gempa, memanfaatkan tragedi ini untuk membangun citra kepemimpinan pasca-kemerdekaan 1991. Ia memenangkan pemilu curang, mendeklarasikan diri sebagai Presiden Seumur Hidup, dan menerbitkan Ruhnama, teks wajib yang menggantikan pelajaran akademis.
Pada 2006, Niyazov meninggal karena serangan jantung. Gurbanguly Berdimuhamedov menggantikannya, memenangkan pemilu curang 2007 dengan janji reformasi. Ia membuka kembali klinik kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan mengurangi penggunaan Ruhnama, namun korupsi tetap merajalela. Ia memperkaya diri melalui kesepakatan gas dengan Tiongkok, membangun kota marmer Ashgabat, namun menyensor internet dan melarang kritik. Penyiksaan, penahanan tanpa pengadilan, dan penghilangan paksa terus terjadi.
Pada 2022, putranya, Serdar Berdimuhamedov, menjadi presiden melalui pemilu curang, melanjutkan dinasti. Media memujinya sebagai “putra bangsa.” Turkmenistan kini memiliki cadangan gas terbesar keempat dunia, dengan ekspor utama ke Tiongkok. Meski GDP per kapita lebih baik dari beberapa negara, ketimpangan kekayaan ekstrem membuat rakyat menderita kelaparan dan pengangguran. Kota pintar baru senilai $4,8 miliar sedang dibangun, namun prioritas ini dipertanyakan di tengah kemiskinan. Totalitarianisme modern Turkmenistan bergantung pada propaganda dan represi, dengan sedikit harapan perubahan.