Skip to content

emka.web.id

writing knowledge, recording civilization

Menu
  • Home
  • Tutorial
  • Search
Menu

Inilah Potensi Pajak Selat Malaka yang Bikin Rame, Ternyata Gini Cara Mainnya Biar Nggak Melanggar Hukum Internasional

Posted on April 29, 2026

Belakangan ini, publik lagi dihebohkan sama obrolan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal ide memungut pajak di Selat Malaka. Meskipun katanya cuma bercanda, tapi kayaknya isu ini narik banget buat dibahas lebih dalam. Gimana sih sebenarnya aturan mainnya dan apakah kita beneran bisa dapet cuan dari kapal-kapal asing itu?

Kalian mungkin sempat dengar kalau Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat ngelempar ide soal keinginan memungut pajak di Selat Malaka. Ide ini sebetulnya meniru kebijakan yang diterapin sama Iran di Selat Hormuz. Tapi, beliau sendiri sudah mengonfirmasi kalau pernyataan itu sebenarnya bukan dalam konteks yang serius. Purbaya ngejelasin kalau omongannya itu muncul pas lagi pidato santai di acara Simposium PT SMI 2026. Beliau ngaku kalau saat itu rasanya suasana lagi cair dan nggak ada wartawan, makanya beliau berani ngomong blak-blakan soal ide “nakal” tersebut. Beliau juga negasin kalau secara teknis, beliau paham banget sama aturan hukum laut internasional yang nggak ngebolehin penarikan pajak sembarangan di jalur lintas damai.

Meskipun Pak Menkeu bilangnya cuma bercanda, tapi pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ternyata punya pandangan yang lebih teknis dan serius soal ini. Mereka ngeliat kalau potensi Selat Malaka buat nambah pemasukan negara itu beneran ada, asalkan caranya tepat dan sesuai aturan. Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian, ngejelasin kalau mereka sudah ngelakuin riset mendalam soal perlintasan kapal internasional di sana. Kalian perlu tahu kalau di Selat Malaka itu ada dua jalur utama. Ada kapal yang gerak dari selatan ke utara, kayak dari Pulau Batam naik ke atas, dan ada yang dari utara ke selatan, misalnya dari Sabang masuk ke arah Batam.

Nah, di sinilah letak teknisnya. Berdasarkan aturan internasional, kapal-kapal yang menuju ke arah utara itu bakal masuk ke wilayah perairan Singapura dan Malaysia. Tapi buat arah sebaliknya, mereka justru masuk ke perairan Indonesia. Inilah celah yang menurut BRIN perlu kita atur dengan lebih ketat. Selama ini, kapal-kapal yang lewat di sana emang dapet layanan pemandu, tapi sifatnya masih sukarelawan alias opsional. Pemandu ini disiapin sama perusahaan-perusahaan tertentu, termasuk perusahaan lokal kita. Jadi, kalau kapal asing mau pake jasa pemandu, barulah mereka bayar. Masalahnya, biaya atau charge yang dikenakan sekarang mungkin masih terlalu rendah kalau dibandingin sama beban perawatan jalur yang harus kami tanggung.

Kalau kalian penasaran gimana caranya Indonesia bisa dapet pemasukan secara legal dari Selat Malaka tanpa melanggar hukum internasional, berikut ini adalah langkah-langkah teknis yang bisa dilakukan pemerintah berdasarkan hasil riset BRIN:

  1. Peningkatan Fasilitas Keamanan Navigasi
    Pemerintah perlu ngebangun dan nambah rambu-rambu navigasi yang lebih modern. Kita nggak bisa cuma narik duit tanpa ngasih fasilitas. Dengan adanya sistem pandu dan kontrol radio yang lebih lengkap dan canggih, kapal-kapal asing bakal ngerasa lebih aman lewat perairan kita. Fasilitas keamanan ini ngebikin mereka punya alasan kuat buat ngebayar jasa yang kita tawarin.
  2. Optimalisasi Sistem Pemanduan Kapal (Pilotage)
    Karena Selat Malaka itu jalurnya sempit dan padat banget, risiko kecelakaan sangat tinggi. Pemerintah bisa ngebangun sistem pemanduan yang lebih profesional dan terintegrasi. Kalau layanan pemandunya top banget, mereka pasti bakal lebih milih pake jasa kita daripada ambil risiko nabrak atau kandas. Inilah yang nantinya bisa ngebikin biaya jasa pemanduan jadi salah satu sumber APBN yang lumayan gede.
  3. Menetapkan Status Particulary Sea Sensitive Area (PSSA)
    Selat Malaka itu sudah diakui dunia sebagai wilayah yang punya biota laut yang sensitif dan harus dilindungi. Dengan status PSSA ini, Indonesia punya kewajiban buat nge-monitor setiap kapal yang lewat biar nggak ngerusak lingkungan atau ngebikin polusi. Karena kami ngasih fasilitas perlindungan lingkungan ini, logikanya kapal-kapal yang lewat harus ikut urunan buat biaya pemeliharaannya.
  4. Implementasi Monitoring Ketat di Wilayah ZEE
    Sesuai prinsip freedom of navigation, kita emang wajib ngizinin kapal lewat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Tapi di sisi lain, kita juga punya tanggung jawab buat jaga keamanan di sana. Dengan ngejalanin fungsi pengawasan yang ketat, kita bisa pastiin nggak ada aktivitas ilegal yang ngerugiin negara. Biaya operasional buat jaga keamanan ini yang sepertinya bisa dikonversi jadi skema layanan maritime yang berbayar.

Langkah-langkah di atas itu sebenarnya sudah dipraktikkan sama negara lain. Kayak di Australia misalnya, mereka sudah terapin aturan ketat di Selat Torres sejak tahun 2005. Kapal yang lewat di sana dikenakan biaya yang duitnya dipake buat ngerawat terumbu karang di pantai-pantai mereka. Jadi, sebetulnya bukan “pajak” dalam arti harfiah yang kita pungut, tapi lebih ke biaya jasa pelayanan dan biaya konservasi lingkungan. Hal kayak gini yang kayaknya perlu lebih jelas disosialisasikan supaya nggak terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat atau di mata internasional.

Purbaya sendiri akhirnya ngasih penegasan kalau dalam aturan hukum yang berlaku sekarang, negara emang nggak bisa langsung nge-pajakin kapal yang cuma sekadar lewat. Prinsip kebebasan navigasi itu saklek banget. Tapi kalau kita ngomongin jasa maritim, itu beda cerita. Kita wajib ngizinin mereka lewat, tapi kita juga wajib jaga keamanan mereka. Jadi, kalau Indonesia mau serius dapet untung dari Selat Malaka, fokus utamanya harusnya ke pembangunan infrastruktur maritim dan layanan jasa yang mumpuni. Jangan sampai kita cuma mau duitnya tapi fasilitasnya masih seadanya.

Memang bener kalau wacana ini awalnya cuma kelakar, tapi sepertinya ini bisa jadi momentum buat kita buat lebih serius ngelola kekayaan maritim. Kita punya posisi strategis, tapi selama ini kayaknya kita lebih sering jadi penonton doang sementara negara tetangga dapet cuan melimpah dari jasa logistik dan maritim di selat yang sama. Dengan riset dari BRIN dan kemauan politik dari pemerintah, nggak mustahil kalau ke depannya Selat Malaka beneran bisa ngebantu ngebangun ekonomi kita lewat skema yang legal dan profesional.

Halo rekan-rekanita, terima kasih sudah membaca ulasan mendalam soal dinamika pajak di Selat Malaka ini. Semoga informasi ini ngebantu kalian buat lebih paham soal kompleksitas hukum laut internasional dan potensi ekonomi maritim kita. Yuk, kita bareng-bareng kawal kebijakan yang ngebangun negeri ini biar makin maju!

Terbaru

  • GNOME Founder Attacks Omarchy Founder as “Lazy, Racist, Ignorant”
  • Why I Stopped Using Plain Command Line Docker and Use Portainer 3.0 To Make My Home Projects Fun Again
  • Why I Switched to a Proper Firewall Box with OPNSense for My Homelab Stuff
  • Fixing Windows Error 0x80070005 Hyper-V Export Access Denied Error the Right Way
  • Fixing Hyper V Export Errors and Building a Better Virtual Machine Setup (error 0x80070002, 0x80070005)
  • Fixing the Dreaded Windows Audio Service Stuck on Stopping Error
  • Windows SIM Error, Unknown error 0xc1420127
  • How I’m Building a Cat Breeding Management App with Python Qt6 + Microsoft Litebox, in 1 Week
  • Why Windows Keeps Nuking Your GPU Drivers (And How to Take Back Control)
  • Copy Prompt: A Modern Men’s Casual Fashion Studio Shoot
  • Why I Finally Ditched Mainstream Windows Cleaners (And Why I Use ‘Kudu’ Instead)
  • AI Made Everything Faster, Including Bad Decisions
  • Raspberry Pi Desktop Available of PC and Mac, Based on Debian 13
  • Why I Stopped Yelling at My PC When Error; Getting Windows 11 Voice Isolation and Access to Actually Work
  • Berobat Kanker ke Malaysia: Berapa Biayanya dan Apa Saja yang Perlu Disiapkan?
  • Stop Sending Every Prompt to the Biggest AI Model You Can Find
  • Stop Building AI Agents from Scratch: My Pick for the Best Native Windows Setup
  • Jev Is Faster and Cheaper, But I Still Recommend Clef. Here’s Why.
  • Weird XCP-NG Bug or Feature? Enable Maintenance Mode = Host Not Enough Memory
  • Vinix OS: Another OS That Want to Beat Linux, Try it!
  • Trying NVX, An Ultra-Light Micro-VM Sandbox from Microsoft
  • Learning NocoDB from Scratch: Creating a Simple Greenhouse App
  • How RHEL 10.2 Quietly Turned Into an Absolute Security Beast
  • Grab Videos from Anywhere with ReClip (Can Running Locally)
  • Jumped onto Ubuntu 26.04 LTS? Here’s How to Add a New User Account
  • Tutorial Cara Install WPS Office di Linux (Alternatif Microsoft Office)
  • Tutorial Upgrade Server Ubuntu 24.04 LTS ke Ubuntu 26.04 LTS dengan Aman
  • Inilah Alasan kenapa akun TikTok dibatasi tidak bisa klaim koin dan masalah pembatasan lainnya?
  • Apa penyebab gagal kirim SMS ke 89888 padahal pulsa masih ada?
  • Mengenal Donghua: Kenapa Animasi dari Tiongkok Ini Lagi Naik Daun Banget
  • Canonical: Ubuntu coming soon to Snapdragon X2 Series platforms
  • Finally, wolfSSL adds post-quantum algorithms!
  • How to Run Gemma Embedding Models Using Docker
  • Deploy Nginx Rootful Container with Podman
  • How to Sandboxing Browser on Linux Desktop with Flatpak
  • Prompt AI: Impressionist Portrait Art of a Woman
  • Prompt AI: Stylish Man Walking Double Exposure Photo
  • Trying Nemotron 3.5 Super VL: NVIDIA’s Open Multimodal Model Built for Agents That Actually See and Act
  • Pruna AI Release their Qwen-Image 2.1 LoRA Adapter, 6x Faster than Regular Qwen
  • The Rise and Fall of the Coding Holy Grail: Is Stack Overflow Just AI Fuel Now?
  • Lagi rame dicari soal kabar Arin Ananto, sebenarnya gimana sih faktanya?
  • Apa itu Agen Perlinsos? Ini Link dan Cara Daftarnya? Digaji atau Tidak?
  • Persiapan Hari Santri 2026: Cari naskah Resolusi Jihad, Ikrar, sama Amanat buat upacara nanti? Cek infonya di sini
  • Lagi rame soal Agen Perlinsos Kemensos, bisa daftar buat bantu tetangga tapi bukan buat cari gaji
  • Siapa sih Reza Auditore? Dari jualan batagor sampai jadi streamer game horor yang viral

©2026 emka.web.id | Design: Newspaperly WordPress Theme