MEDAN – Kabar mengejutkan datang dari lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut). Sebuah proses panjang yang penuh tekanan dan pengawasan ketat dari publik akhirnya mencapai titik puncaknya. Seorang perwira menengah berpangkat Kompol, Dedi Kurniawan, S.H., M.H., secara resmi dinyatakan kehilangan statusnya sebagai anggota kepolisian. Melalui keputusan sidang yang digelar secara terbuka, Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap dirinya.
Keputusan pahit ini merupakan buntut dari sebuah video viral yang sempat mengguncang jagat maya dan memicu kemarahan masyarakat luas. Dalam video yang beredar luas tersebut, sosok yang diduga kuat merupakan perwira menengah tersebut terlihat melakukan tindakan yang dinilai sangat tidak pantas dan mencederai martabat institusi Polri. Setelah melalui serangkaian penyelidikan mendalam, pemeriksaan laboratorium, hingga sidang etik yang melelahkan, kebenaran akhirnya terungkap secara terang benderang.
Sidang Komisi Kode Etik Polri yang menentukan nasib karier Kompol Dedi Kurniawan ini diselenggarakan pada Rabu, 6 Mei 2026. Bertempat di ruang sidang Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumut, suasana persidangan berlangsung khidmat namun penuh ketegangan. Sidang ini dipimpin langsung oleh Kombes Pol Philemon Ginting selaku Ketua Komisi, dengan didampingi oleh Kombes Pol Triyadi yang menjabat sebagai Wakil Ketua, serta AKBP Bernard Naibaho yang bertindak sebagai anggota komisi.
Kasus ini bukanlah perkara baru, melainkan puncak dari gunung es yang sebelumnya telah mencuat ke permukaan melalui unggahan video di media sosial. Video tersebut memperlihatkan perilaku yang dianggap tidak etis dan diduga kuat di bawah pengaruh zat terlarang. Menanggapi kegaduhan yang sempat terjadi, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, sebelumnya telah memberikan jaminan bahwa pihak kepolisian tidak akan tinggal diam. Ia menegaskan bahwa Bidpropam Polda Sumut telah bergerak cepat melakukan penyelidikan secara objektif sejak video tersebut mulai viral dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat.
Dalam proses investigasi awal, Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumut telah melakukan pemanggilan terhadap perwira berinisial D.K. tersebut. Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan telah mengakui bahwa dirinya adalah sosok yang terekam dalam video viral tersebut. Namun, terdapat satu poin krusial yang menjadi perdebatan dalam proses awal, yakni klaim dari Kompol Dedi bahwa tindakan yang terekam dalam video tersebut merupakan bagian dari sebuah kegiatan penyelidikan resmi.
Namun, klaim tersebut tidak mampu menggugurkan dugaan pelanggaran yang ada. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, pihak kepolisian tidak menemukan adanya dokumen resmi yang mendukung pernyataan tersebut. Tidak ada laporan hasil penyelidikan (LHP) yang sah, tidak ada pula surat perintah tugas (Sprint) yang mendasari aktivitas yang dilakukan dalam video tersebut. Hal ini membuat alasan “tugas penyelidikan” yang dikemukakan oleh Kompol Dedi gugur dengan sendirinya di mata hukum dan kode etik.
“Sejak awal, kami ingin memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih. Setiap informasi yang masuk ke meja kami, kami dalami secara objektif sesuai dengan prosedur operasi standar yang berlaku,” tegas Kombes Pol Ferry Walintukan dalam keterangan resminya kepada awak media.
Memasuki inti persidangan etik, fakta-fakta mengejutkan mulai terkuak satu per satu. Komisi Kode Etik menemukan bukti kuat bahwa Kompol Dedi Kurniawan terbukti menggunakan perangkat vape yang ternyata telah dicampur dengan kandungan narkotika. Selain itu, ia juga terbukti melakukan perilaku yang sangat tidak pantas di ruang publik. Kondisi perilaku yang tidak terkontrol tersebut dinilai sangat dipengaruhi oleh penggunaan zat terlarang, yang secara langsung merusak citra Polri di mata masyarakat.
Bukti yang diajukan dalam persidangan bukan sekadar pengamatan mata, melainkan hasil ilmiah yang tak terbantahkan. Tim medis telah melakukan uji laboratorium forensik terhadap sampel urine dan darah milik Kompol Dedi. Berdasarkan hasil uji laboratorium tertanggal 30 April 2026, dinyatakan secara medis bahwa yang bersangkutan positif mengandung berbagai jenis narkotika jenis baru dan berbahaya, yakni MDMA (Ecstasy), metamfetamina (Sabu), serta etomidate.
Temuan medis ini menjadi senjata utama bagi Komisi Kode Etik untuk menjatuhkan vonis. Komisi menyatakan bahwa perbuatan Kompol Dedi Kurniawan telah melanggar secara telak kewajiban seorang anggota Polri untuk menjaga kehormatan institusi, menaati norma hukum, serta menjaga norma kesusilaan. Lebih jauh lagi, tindakan penyalahgunaan narkotika tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap Peraturan Kepolisian yang secara tegas melarang setiap personel terlibat dalam peredaran maupun penggunaan zat terlarang.
Dalam pertimbangannya, Komisi juga mencatat beberapa faktor pemberat yang membuat hukuman PTDH menjadi pilihan yang tidak terelakkan. Pertama, sikap Kompol Dedi yang dinilai tidak kooperatif selama jalannya persidangan berlangsung. Kedua, adanya catatan rekam jejak pelanggaran disiplin dan kode etik di masa lalu yang menunjukkan bahwa pelanggaran ini bukanlah yang pertama kalinya. Ketiga, dan yang paling krusial, adalah dampak sosial dari kasus ini. Viralitas video tersebut telah menurunkan tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap institusi Polri secara signifikan, sehingga diperlukan tindakan tegas untuk memulihkan wibawa kepolisian.
“Berdasarkan seluruh fakta dan bukti yang ada, sidang memutuskan untuk menjatuhkan sanksi etika atas perbuatan tercela, sanksi administratif berupa penempatan khusus selama enam hari, dan sanksi terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” demikian bunyi putusan akhir sidang tersebut.
Menanggapi putusan tersebut, Kabid Humas Polda Sumut kembali menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk konsistensi kepolisian dalam melakukan pembersihan internal. Ia menekankan bahwa Polda Sumut tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang, apalagi yang terlibat dalam lingkaran narkotika.
“Ini adalah bukti nyata bahwa Polda Sumatera Utara tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran, terutama yang menyangkut narkotika dan perilaku yang mencederai kepercayaan masyarakat. Kami ingin menunjukkan bahwa proses dari tahap penyelidikan awal hingga putusan etik ini berjalan secara transparan dan akuntabel,” ujar Ferry dengan nada tegas.
Ia juga menambahkan bahwa tindakan tegas ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh personel Polri di seluruh Indonesia, agar senantiasa menjaga integritas, moralitas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas mulia melayani masyarakat. Jangan sampai kepentingan pribadi atau kesenangan sesaat menghancurkan karier yang telah dibangun bertahun-tahun.
Namun, jalan hukum bagi Kompol Dedi Kurniawan belum sepenuhnya tertutup. Meski telah dijatuhi sanksi pemecatan, ia menyatakan bahwa dirinya akan mengajukan upaya banding sesuai dengan mekanisme hukum dan regulasi yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses banding ini nantinya akan ditinjau kembali oleh tingkat yang lebih tinggi untuk memastikan apakah ada aspek-aspek yang perlu dikaji ulang.
Di sisi lain, Polda Sumut mengeluarkan imbauan kepada masyarakat luas agar tetap tenang dan bijak dalam menyikapi perkembangan kasus ini. Pihak kepolisian meminta masyarakat untuk tetap mempercayakan seluruh proses penegakan etik dan disiplin kepada institusi Polri dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai spekulasi atau berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di media sosial.
Kasus ini menjadi pengingat keras bagi seluruh aparatur negara bahwa pengawasan publik di era digital sangatlah kuat. Satu tindakan yang tidak terpuji dapat dengan cepat menjadi konsumsi publik dan berujung pada konsekuensi hukum yang sangat fatal. Polda Sumut berkomitmen untuk terus melakukan reformasi kultural agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.