JAKARTA - Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta mempertanyakan hak interpelasi untuk memanggil Basuki T Purnama (Ahok) eksekutif. Pasalnya, hingga kini alat kelengkapan dewan (AKD) seperti pembagian komisi belum dibahas. "Apa yang mau diinterpelasi? Sampai saat ini saja kita belum kerja. KMP DKI saja sampai sekarang tidak ada titik temu untuk bahas komisi. Jadi apa yang mau diinterpelasi?" tanya Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas saat dihubungi, Rabu (12/11/2014). Interpelasi itu nantinya akan meminta pertanggungjawaban Ahok secara etika. Menurut dia, selama ini yang melakukan unjuk rasa lebih parah etikanya dibanding Ahok. "Emang ada etika yang dilanggar Ahok? Yang demo saja etikanya lebih parah," cetusnya. Sebelumnya, hak interpelasi akan dilakukan oleh anggota DPRD DKI yang tergabung dalam KMP DKI. Ketua KMP DKI M Taufik yang juga wakil ketua DPRD DKI ini akan mengumpulkan 57 anggota dewan untuk mendukung hak interpelasi.

Mungkin Etika yang dimaksud adalah etika berbicara dan etika memimpin.

Sumber: Sindo News