Aspirasi pendidikan gratis yang disuarakan oleh para murid sekolah di Papua mendapatkan respons positif dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Yan Permenas Mandenas, anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Papua, menegaskan bahwa aspirasi ini akan menjadi masukan penting bagi pemerintah pusat. Sebagai langkah konkret, Mandenas menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta kementerian terkait lainnya untuk membahas dan menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Pernyataan ini muncul di tengah diskusi publik mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga menjadi fokus pemerintah. Mandenas menekankan bahwa program MBG dan pendidikan gratis adalah dua hal yang berbeda dan tidak perlu dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan demi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua.
Menurut Mandenas, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, pendidikan gratis di Papua dapat didanai melalui alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Dana Otsus Papua sendiri memang memiliki porsi anggaran yang signifikan untuk sektor pendidikan, yaitu sebesar 30 persen, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus).
“Kita setuju dengan apa yang disampaikan para murid sekolah. Pada prinsipnya, permintaan ini akan kita koordinasikan di rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan meminta dukungan pimpinan DPR,” ungkap Mandenas dalam keterangan tertulisnya.
Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran pendidikan dalam Dana Otsus Papua benar-benar dapat memproteksi dan memberikan subsidi pendidikan gratis bagi murid-murid sekolah asli Papua. Selama ini, alokasi Dana Otsus Papua untuk bidang pendidikan telah berjalan kurang lebih 23 tahun. Aspirasi pendidikan gratis ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan dana tersebut, khususnya dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Papua.
Mandenas menambahkan, dukungan terhadap pendidikan gratis juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul di Papua. Pendidikan gratis diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak Papua untuk mengenyam pendidikan yang layak.
Terkait program MBG, Mandenas mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk di Papua, untuk memberikan dukungan penuh. Ia mengingatkan agar isu MBG tidak dipolitisasi dan difokuskan pada substansi program yang bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan murid sekolah. Mandenas menegaskan bahwa MBG adalah janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang harus dijalankan secara konsisten hingga ke pelosok negeri, termasuk Papua. Aspek teknis pelaksanaan MBG di Papua akan diatur oleh Badan Gizi Nasional.
Mandenas kembali menegaskan bahwa pendidikan gratis dan MBG adalah dua program pemerintah yang saling melengkapi dalam upaya melahirkan generasi emas Papua dan Indonesia. Kedua program ini adalah fondasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Papua, melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
Kesimpulan:
Aspirasi pendidikan gratis di Papua mendapatkan angin segar dengan dukungan dari DPR RI. Koordinasi antara DPR RI dan pemerintah pusat diharapkan dapat segera merealisasikan pendidikan gratis melalui alokasi Dana Otsus Papua yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis juga diharapkan terus mengalir demi kesehatan dan gizi murid sekolah di seluruh Indonesia, termasuk Papua. Kedua program ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam membangun SDM unggul dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua di masa depan.