Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan bahwa Arab Saudi akan menginvestasikan $600 miliar di Amerika Serikat, termasuk melalui kemitraan teknologi dan kesepakatan penjualan senjata senilai $142 miliar. Kesepakatan ini, yang juga mencakup kolaborasi di bidang energi dan pengembangan mineral, merupakan penjualan senjata terbesar antara kedua negara.
Kesepakatan ini menandai pendalaman hubungan ekonomi dan militer antara Amerika Serikat dan Arab Saudi, sebuah tren yang telah berlangsung selama beberapa dekade di bawah pemerintahan presiden AS dari Partai Republik dan Demokrat. Trump berada di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, sebagai bagian dari tur Timur Tengah, perjalanan internasional besar pertama pada masa jabatan keduanya sebagai presiden.
Kunjungan ini kembali memunculkan kritik bahwa Trump mungkin menggunakan perjalanan diplomatik ini untuk memajukan kepentingan pribadinya. Usulan transfer pesawat mewah senilai $400 juta dari Qatar ke Departemen Pertahanan AS telah menimbulkan pertanyaan tentang etika dan konstitusionalitas menerima hadiah dari pemerintah asing.
Selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden pada tahun 2017, Trump juga memasukkan Arab Saudi dalam perjalanan besar pertamanya ke luar negeri, sebuah perjalanan yang juga berujung pada kesepakatan senjata multi-miliar dolar. Namun, kecaman global atas pembunuhan jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi, di sebuah konsulat di Istanbul pada tahun 2018 sempat mengancam hubungan tersebut. Pemerintah AS menuduh bahwa pasukan yang terkait dengan Putra Mahkota Saudi, Mohammad bin Salman, bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut.
Kesepakatan terbaru ini dirancang untuk membantu memodernisasi militer Saudi dengan “peralatan dan layanan perang tercanggih dari lebih dari selusin perusahaan pertahanan AS”. Arab Saudi telah berupaya untuk berinvestasi dalam jumlah besar dalam militernya selama beberapa tahun terakhir.
Kesepakatan ini juga mencakup rencana di mana Arab Saudi akan menginvestasikan $20 miliar dalam infrastruktur energi dan pusat data untuk Artificial Intelligence (AI) di AS, suntikan dana yang signifikan ke dalam industri yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan Trump. Perusahaan-perusahaan AS berpotensi meraih keuntungan besar di kedua bidang ini. Arab Saudi ingin menjadi salah satu investor global teratas dalam AI, dan banyak CEO teknologi berada di Riyadh untuk mendapatkan kontrak tersebut.
Kesepakatan ini juga mencakup referensi untuk kolaborasi dalam infrastruktur energi dan investasi mineral, tanpa memberikan banyak detail.
Berbagai pemerintahan AS, termasuk selama masa jabatan pertama Trump, telah menggunakan iming-iming kolaborasi yang lebih besar dalam keamanan dan penjualan senjata untuk mendorong Arab Saudi menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Kedua negara tidak pernah memiliki hubungan diplomatik formal. Namun, selama masa jabatan pertama Trump, ia memprakarsai serangkaian perjanjian yang dikenal sebagai Abraham Accords untuk meningkatkan hubungan antara Israel dan berbagai negara Timur Tengah. Negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan setuju untuk mengakui Israel sebagai bagian dari perjanjian tersebut.
Namun, Arab Saudi masih menahan diri. Normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel dapat dilihat sebagai pencapaian besar bagi pemerintahan Trump yang kedua. Namun, perang Israel di Gaza telah memperumit upaya tersebut. Para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperingatkan bahwa tindakan Israel di Gaza konsisten dengan genosida, dan Afrika Selatan telah menuduh Israel melakukan genosida di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ). Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang. Jumlah korban tewas yang meningkat di Gaza dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia telah menyebabkan kemarahan di wilayah tersebut dan memperkeras desakan Riyadh bahwa normalisasi harus datang hanya sebagai bagian dari perjanjian yang lebih luas tentang negara Palestina, sebuah langkah yang tidak bersedia dipertimbangkan oleh Israel.
Sumber: Aljazeera