Skip to content

emka.web.id

menulis pengetahuan – merekam peradaban

Menu
  • Home
  • Tutorial
  • Makalah
  • Ke-NU-an
  • Kabar
  • Search
Menu

Di Komisi Program, NU Mimika dan Pati Soroti Ekonomi Kerakyatan

Posted on August 4, 2015

Jombang, PCNU Mimika dan PCNU Pati soroti kebijakan ekonomi PBNU ke depan yang harus memperhatikan ekonomi kerakyatan dan kepedulian terhadap sinergi pengembangan ekonomi antara pusat, wilayah dan cabang. Hal ini mencuat pada sidang Komisi Program yang berlangsung di Pondok Pesantaren Darul Ulum, Rejoso, Jombang, Selasa (4/8).

Sidang Komisi dipimpin Ketua Sidang Komisi Program Arifin Junaidi,  yang juga  Ketua PP LP Ma’arif NU, memberikan waktu masing-masing 2 menit kepada peserta menanggapi dan menyampaikan usulan. Sidang Komisi Program diikuti 600 orang peserta dari PW, PC dan PCINU.

Pengurus Cabang NU Mimika Waluyo menyoroti masalah ekonomi. Pada dasarnya ekonomi vital, tapi kesulitan mengembangkan ekonomi kerakyatan. Contohnya, ketika PCNU berangkat ke muktamar ini, binggung bagaimana bisa berangkat. Padahal biayanya tidak sedikit dari Mimika ini.

“Untuk itu, NU Mimika berharap ada rumusan gagasan contoh konkrit setiap PC punya koperasi. Dengan adanya koperasi tersebut, dapat menjadi sumber pendanaan. Saat ada acara seperti Muktamar ini bagi PC tidak mengalami kesulitan. Harus ada usulan pengembangan ekonomi kerakyatan yang konkrit,” kata Waluyo.

Wakil Ketua Tanfidziyah PCNU Pati Abdul Karim menyebutkan, perlunya keserasian program pengembangan ekonomi dari pusat, wilayah dan cabang. Selama ini belum ada program yang jelas membangun ekonomi warga nahdliyin secara terprogram dan tersistem.

“Sebagai contoh di sektor pertebanian banyak yang bisa dilakukan. Ketika panen jagung yang melimpah, warga NU di tingkat cabang tidak memiliki akses pasar yang memadai. Sehingga mereka tidak bisa menjual dengan harga yang layak. Padahal, pusat (PBNU) dengan potensi yang dimilikinya bisa melakukannya sehingga hasil pertanian tersebut menguntungkan petani,” kata Abdul Karim.

Jika ada program ekonomi kerakyatan, kata Abdul Karim, harus jelas pembagian kewenangan, keuntungan antara pusat, wilayah dan cabang. “Kita bisa belajar pada organisasi yang sudah berhasil mensinergikan ekonominya dari pusat, wilayah hingga cabang,” kata Abdul Karim.

Contoh lain, kata Abdul Karim, kenapa masyarakat selalu menolak pabrik semen. Karena memang tidak ada kejelasan yang dapat dipercaya masyarakat.  Di sini PBNU bisa menjadi mediator, apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat dengan hadirnya pabrik tersebut. Sebaliknya, apa pula kewajiban yang harus diberikan pabrik semen tersebut kepada masyarakat.

Menurut Abdul Karim, karena tidak adanya keserasian dalam ekonomi kerakyatan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan spiritual terhadap NU. Karena  merasakan tidak adanya peran lembaga NU tersebut, masyarakat semakin banyak yang tidak percaya dengan pengurus NU. Bahkan juga bisa menimbulkan keresahan sosial jika tetap dibiarkan.

“Untuk itu, dibutuhkan sinergi membangun sektor ekonomi antara pusat, wilayah dan cabang,” katanya.

Selain itu, juga disoroti berkembangnya minimarket  yang masuk ke kampung-kampung. Bagaimana ke depan PBNU juga mengembangkan NUMart sehingga mampu meningkatkan ekonomi warga NU di daerah-daerah. (Armaidi Tanjung/Fathoni)

Sumber: NU Online

Terbaru

  • Apa itu Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOP Pantura)?
  • Contoh Makalah K3: Apa itu Sertifikasi K3?
  • Cara Cek Bansos September 2025
  • Ini Jadwal Kereta Bandara Adi Soemarmo Agustus 2025
  • Apa itu Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama?
  • Cagongjok: Budaya Memalukan Korea, Ketika Kafe Jadi Kantor dan Ruang Belajar
  • Pengertian Anomali Brainrot
  • Penemuan DNA Denisovan Manusia Purba Amerika
  • SpaceX Akan Luncurkan Pesawat Rahasia X-37B Space Force Amerika
  • Biawak: Antara Hama dan Penjaga Ekosistem
  • Ini Profil Komjend Dedi Prasetyo Wakapolri Baru
  • Fraksi PKB DPRD Pati Tetap Selidiki Dugaan Pelanggaran Kasus RSUD Pati
  • Fraksi PKB Kritik Penggunaan Anggaran Prabowo, Fokus pada Fasilitas Publik
  • Inilah Syarat Nilai Minimal Raport Pendaftar SNBP 2026
  • Kemendikdasmen Sangkal Isu PPG Guru Tertentu Tidak Ada Lagi
  • Ini Struktur Kurikulum Kelas 5 SD/MI Sederajat Menurut Permendikdasmen No 13 Tahun 2025
  • Ini Struktur Kurikulum Kelas 3 dan 4 SD/MI Menurut Permendikdasmen No 13 Tahun 2025
  • Inilah Struktur Kurikulum Kelas 3 dan 4 SD/MI Menurut Permendikdasmen No 13 Tahun 2025
  • Ilmuwan Colorado University Bikin Particle Collider Mini, Bisa Atasi Kanker
  • Inilah Susunan Upacara Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus di Istana Negara
  • FAKTA: Soeharto Masih Komandan PETA Saat Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945
  • Materi Tes CPNS 2025: Fungsi dan Wewenang DPR/DPD
  • Cara Menjadi Siswa Eligible Daftar SNBP 2026 Terbaru!
  • Pendaftaran PPG Guru Tertentu 2025 Diperpanjang, Ini Syarat dan Caranya!
  • Struktur Kurikulum Kelas 2 SD/MI Menurut Permendikdasmen No 13 Tahun 2025
  • Ini Struktur Kurikulum Kelas 1 SD/MI Menurut Permendikdasmen No 13 Tahun 2025
  • Ini Struktur Kurikulum PAUD & TK Sederajat Menurut Permendikdasmen No 13 Tahun 2025
  • Butuh Beasiswa? Ini Beasiswa Alternatif KIP Kuliah Tahun 2025 untuk Jenjang S1
  • Butuh Bantuan SPP? Ini 5 Beasiswa SMA/SMK 2025 Yang Bisa Kamu Coba
  • Apa itu Beasiswa Mutual+ 2025, Syarat, Ketentuan dan Cara Daftarnya
  • Apa itu Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOP Pantura)?
  • Contoh Makalah K3: Apa itu Sertifikasi K3?
  • Cara Cek Bansos September 2025

©2025 emka.web.id | Design: Newspaperly WordPress Theme